Pekanbaru,Riau – Dalam langkah sinergis mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menyukseskan proyek pembangunan infrastruktur strategis nasional, digelar rapat koordinasi tingkat tinggi untuk membahas permohonan izin pembongkaran median jalan dan tiang penerangan jalan umum (PJU) di kawasan Jalan Rimbo Panjang.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Muara Takus, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Jalan Pepaya, pada Selasa (19/05/2026) pukul 09.30 WIB, menjadi wadah kolaborasi lintas instansi guna menemukan solusi terbaik yang seimbang antara kebutuhan aksesibilitas dan standar keamanan jalan raya.
Rapat yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan penting ini turut diikuti oleh perwakilan Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, S.I.K., M.H., yang diwakili langsung oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril, S.Pd., M.M., Kepala BPJN Riau Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, serta unsur dari BPTD, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Dinas Perhubungan dan PUPR Kabupaten Kampar, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Riau, Satker P2JN Riau, KBO Satlantas Polres Kampar, Camat Tambang, Kepala Desa Rimbo Panjang, hingga perwakilan PT HK selaku pelaksana pembangunan Jalan Tol Ruas Rengat–Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru.
Fokus utama pembahasan pada hari itu tertuju pada usulan pembongkaran sementara median Jalan Nasional beserta tiang PJU di kawasan Jalan Rimbo Panjang KM 16.
Rencana pembukaan akses putar balik (U-Turn) ini diajukan oleh PT HK berdasarkan aspirasi dan permintaan masyarakat setempat, yang menginginkan kemudahan akses untuk mendukung aktivitas sehari-hari sekaligus kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol yang tengah berlangsung di lokasi tersebut.
Setelah melalui diskusi mendalam dan mendengarkan berbagai masukan dari setiap pihak yang hadir, forum akhirnya menyepakati keputusan krusial: rencana pembukaan akses U-Turn tersebut akan menjalani proses kajian ulang secara teknis, mendalam, dan menyeluruh.
Evaluasi yang akan dilakukan akan mempertimbangkan secara matang keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kemudahan akses, serta aspek krusial yaitu keselamatan jiwa pengguna jalan dan kelayakan teknis jalan nasional.
Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, S.I.K., M.H., melalui Kasubdit Kamsel menegaskan dukungan penuh pihak kepolisian terhadap percepatan pembangunan infrastruktur baik skala daerah maupun nasional. Namun, ia menekankan dengan tegas bahwa setiap langkah rekayasa lalu lintas yang diterapkan harus melalui kajian komprehensif dan tidak boleh sedikitpun mengorbankan faktor keselamatan nyawa manusia.
“Pembangunan dan upaya peningkatan akses jalan tentunya memiliki tujuan mulia untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Namun, ada prinsip utama yang tidak boleh pernah ditinggalkan,yaitu aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Seluruh pihak harus bersinergi dengan erat agar keputusan yang diambil benar-benar tepat sasaran, tidak menimbulkan potensi gangguan baru bagi lalu lintas, dan terbebas dari risiko kecelakaan yang dapat merugikan setiap pengguna jalan,” tegas Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika dengan nada yang tegas namun penuh kepedulian.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJN Riau Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama yang akan ditindaklanjuti dengan penuh kehati-hatian.
Ia menjamin bahwa evaluasi teknis yang akan dilakukan akan tetap berpegang teguh pada standar baku konstruksi dan pengelolaan jalan nasional, sehingga kenyamanan dan keamanan bagi setiap pengguna jalan tetap terjaga dengan sepenuhnya.
“Kami sangat menghargai suara masyarakat dan akan melakukan kajian mendalam bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan akhir. Meskipun aspirasi masyarakat menjadi prioritas, namun aspek keselamatan, kelayakan teknis, serta dampak terhadap alur lalu lintas secara menyeluruh akan selalu menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang kami keluarkan,” ujar Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara dengan penuh komitmen.
Melalui forum koordinasi yang penuh sinergi ini, diharapkan dapat tercipta kesepahaman yang kuat dan langkah kerja yang sinkron di antara seluruh instansi terkait. Tujuannya adalah agar setiap tahapan pekerjaan di lapangan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, sekaligus menghasilkan solusi terbaik yang tidak hanya mendukung kemajuan infrastruktur Provinsi Riau, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kenyamanan dan keamanan seluruh masyarakat.
SUMBER: HUMAS DIRLANTAS RIAU
EDITOR: JONI.H.TANJUNG
